Opini

Pemerintah Harus Evaluasi Kartu Prakerja

titikalinea.com
Bagikan ke :

Oleh : Ridwan Tapatfeto (Koordinator Wilayah V PP GMKI)

Satu kartu sakti baru dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Maret 2020, dengan harapan mulia yaitu meningkatkan kemampuan para pencari kerja, meningkatkan bantuan pemerintah berupa sejumlah dana bagi masyarakat angkatan kerja baru yang akan masuk dunia kerja di sektor formal dan informal, sambil mendapatkan pelatihan pelatihan peningkatan skill ketenaga kerjaan dan usaha berdikari nantinya.

Anggaran dana sebesar 20 triliun rupiah dikeluarkan untuk mendukung program ini. Yang sasarannya digunakan dengan baik dan insentif kepada masyarakat. Nominal masing-masing mencapai Rp 3,5 juta untuk 5,6 juta peserta yang mendaftar di prakerja.go.id. Prosedurnya akan dipilih secara acak sesuai sistem Kartu Prakerja dan sisanya, digunakan untuk operasional program.

Pengalokasian anggaran kartu prakerja untuk bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta. Kemudian insentif setelah pelatihan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150 ribu selama tiga kali survei.

Baca juga : beberapa kesalahan berpikir bangsa indonesia yang terus menjebak

Pelatihan yang semulanya dirancang dengan tatap muka merupakan cara yang efektif. Tetapi di tengah pandemi COVID 19, pemerintah mengubah jalur pelatihan yang semulanya dengan tatap muka menjadi pelatihan berbasis online. Lebih dari 900 jenis pelatihan online yang disediakan.  Untuk bisa mengikuti pelatihan, ada biaya yang harus dibayarkan anggota Kartu Prakerja mulai dari Rp 200 ribu sampai 1 juta untuk mendapatkan materi berupa video dan materi pelatihan.

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ( Rabu, 06 Mei 2020 ) “Perintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta prakerja,”. Adapun delapan mitra tersebut adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Dengan anggaran yang dikeluarkan tidak kecil, yaitu 5,6 triliun rupiah. Pelaksanaan tersebut seakan pemerintah hanya memberikan uang cuma-cuma ke vendor.

Apabila pelatihan yang diberikan sebatas online dengan materi berupa video dan materi dalam bentuk dokumen, maka anggaran yang dikeluarkan tidak harus sebesar itu. Dikarenakan materi materi tersebut bisa didapatkan dari youtube dan searching google.

Baca juga : pandemi menguji pendidikan yang lagi uji coba teknologi

Adapun materi yang dijadikan beberapa bahan pelatihan seperti Bahasa Inggris Dasar untuk driver Ojol (Rp 250.000), Belajar Bikin Pempek (Rp 600.000), Latihan Soal CPNS Plus Kunci Jawaban (Rp 150.000), Menjahit Masker Anti Corona dan Bisa Dijual (Rp 600.000), Belajar Menjadi Barista dan Membuka Warung Kopi di Rumah (Rp 600.000), Belajar Microsoft Excel untuk UMKM (Rp 550.000), Cara Menulis CV yang dilirik HRD (Rp 150.000), Belajar Membuat Kroket Ayam Keju (Rp 400.000). Materi pelatihan tersebut apabila dicari di Youtube sudah bisa didapatkan dan tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jelas hal ini menguntungkan mitra kerja dari pemerintah dan belum tentu untuk para pencari kerja.

Disisi lain, alasan di balik pemilihan mitra kerja pemerintah yang tidak melalui proses tender mengakibatkan banyak kecurigaan berbagai pihak, apakah sudah sesuai dengan mekanisme ataukah belum. Untuk pelatihan kerja pemerintah menunjuk beberapa mitra kerja tanpa melalui proses tender memunculkan kontroversi, apakah mitra kerja tersebutlah yang paling sesuai untuk menjadi mitra kerja dari kartu PraKerja, atau apakah lembaga lembaga lain tidak sesuai untuk menjadi mitra kerja kartu PraKerja?

Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah lebih terbuka dalam pemilihan mitra kerja dan mengevaluasi ulang materi  yang akan diberikan dalam sistem kartu prakerja. Sekaligus mengevaluasi ulang pemilihan mitra dalam kartu PraKerja, sehingga sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan jasa.

Baca juga : menjajah di negeri sendiri


Bagikan ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *