Opini

Politik Ideal Tanpa Wujud – Titikalinea.com

Foto : Marcho Taluhun
Bagikan ke :

Oleh : Marcho Talubun

Politik sebagai hakekat dari kehidupan  manusia, dengan dinamika  nyata  dalam dunia  alamiah tentang satu kesadaran individu  dan kolektif. Kehidupan yang politis adalah konsep memanusiakan manusia sebagai bagian yang integral dengan kehumanistikan yang ada, entitas setiap bangsa tentunya mengantongi karakter dan ciri hidup politik. Lantas apa sebenarnya arti  dari politik itu? secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara/kota. Namun di sini ada satu pendapat unik dari salah satu pemikir politik Amerika yakni Harold Laswell. Laswell berpendapat bahwa politik bukan soal kekuaasaan, ilmu tentang masyarakat dan pemerintahan, negara atau kesejahteraan, namun konsepsi yang dimaksudkan Laswell adalah “masalah siap yang dapat apa, kapan dan bagaimana?”. 

Kesederhanaan definisi politik menurut Laswell tidak berkonotasi  yang luas, panjang lebar dan kompleks. Di sisi lain, definisi satu ini agak berbeda dengan konsepsi para ilmuan lain dalam mendefinisikan kata politik. Sesungguhnya konsepsi itu memiki kesamaan ciri (homogeny) dengan  pendapatnya tentang komunikasi dengan pola dan rumus pertanyaan yang sistematis, bahwa komunikasi adalah suatu proses yakni pendistribusian pesan (transmitter). Secara umum, kehidupan perpolitikan tidaklah statis seperti alam yang objektif, tetapi kehidupan perpolitikan di masa kini banyak mendatangkan perubahan lewat transformasi politik pada aspek kehidupan, masyarakat, struktur negara dan pemerintahannya.

Indonesia termasuk negara dinamis pada aspek politiknya. Mulai dari rezim tak demokratis hingga rezim yang demokratis, sebagaimana diwujudkan dalam gerakan moral terhadap rezim otoriter di tahun 1998 atau lebih dikenal dengan zaman lahirnya reformasi. Sayangnya, pada konteks ini, politik lebih dimengerti sebatas pencapaian kekuasaan atau satu hal yang sifatnya kepentingan, pengambilan keputusan, dan urusan negara dan masyarakat  semata. Jelas itu bukan sudut pandang pemaknaan politik yang benar. Lalu darimana asal dan kenapa bisa ada sudut pandang seperti itu?

Baca juga : SELAMATKAN POLITIK INDONESIA

Kemungkinan besar sudut pandang itu berawal dari sebuah pengalaman obyektif yang dirasakan dan dikenyam seseorang selama berada dan turut merasakan nuansa politik. Yang kemudian memicu orang tersebut merasa jenuh, tercekik, dimarjinalkan dari ruang politik yang disediakan, dan melihat aktivitas politik yang mewarnai hidupnya dalam ekspetasi palsu yang didapatkan. Dengan begitu,  pemaknaan politik terlihat keliru dari alam pikiran orang tersebut, dan akan  meninggalkan  konotasi negatif tentang politik.

Pada pembahasan kali ini ketika ditinjau dari pemaknaan politik menurut Laswell seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seyogyanya pemaknaan politik menurut Laswell tidak lain adalah hakekat hidup. Mengapa politik dimaknai sebagai hakekat hidup, bukan makna yang lain? Jika politik dikonotasikan sebagai hakekat hidup, maka contoh pengalaman di atas bukan bagian dari pemaknaan  yang sesungguhnya, melainkan pengalaman yang dirasakan tentang praksis politik atau lebih tepatnya pranata  politik kotor. Esensi dari pranata politik adalah praksis politik. Pengertian ini  dalam pendekatan antropologi, bahwa pranata adalah suatu sistem norma khususnya yang mengatur aktivitas masyarakat. Berangkat dari pengertian tersebut, maka praksis politik merupakan manifestasi dari pranata politik.

Pengertian politik sebagai hakekat hidup, masih mengandung pengertian umum dan ambigu, karena belum mampu dipahami secara eksplisit oleh setiap orang jika tidak dijabarkan lebih mendalam  dari maksud pengertian itu. Maksud dari hasil pemaknaan politik sebagai hakekat hidup adalah esensi dari tujuan hidup manusia dalam kehidupannya. Jika mengacu lebih mendalam lewat kaca mata sosial, maka sejatinya manusia diklaim sebagai mahkluk sosial. Maka sudah barang tentu, manusia tidak dapat hidup secara sendiri tanpa membutuhkan sokongan dari manusia lain atau dalam hal interakasi dan komunikasi sepanjang hidup manusia dengan lingkungan. Berdasarkan sudut pandang sosial, maka sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia yang dipercayakan untuk merealisasikan misi Allah di tengah-tengah kehidupan obyektif (alam), maka amalan dan perbuatan baik adalah contoh dari misi kehidupan itu sendiri. Selanjutnya jika penjelasan di atas menjadi pembeda manusia dengan makhluk lain dengan  nilai humanisasi yang codong dan menjurus terhadap misi Allah yang dialamatkan kepada makhluk mulia (manusia) sebagai unsur mutlak dari hakekat hidup manusia. Sementara dari perspektif politik  terdapat persamaan pengertian dari sudut pandang sosial yang tengah dijelaskan sebelumnya. Dimana,  hubungan politik dengan kehidupan manusia terintegrasi secara masif dan korelatif.

Baca juga : Bukan Homo Homini Lupus Tapi Homo Homini Socio

Konsep politik ideal adalah cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare), keadilan (justice) sebagai unsur kemaslahatan hidup masyarakat dengan cita-cita istimewa, yang masih bersifat bayangan ke depan tentang sistem sosial dan politik yang dikontruksikan dalam paradigma yang imajinatif. Pengertian politik ideal disamaartikan dengan negara ideal seperti dikemukakan oleh seorang filsuf dan penulis Inggris yakni Thomas More. More dikenal dengan pemikir yang cukup kontrversial di abad XVI dengan menerbitkan buku dengan judul The bast of commonwealt and the new island or Utopia atau lebih dikenal dengan nama Utopia. Konsep utopia Thomas More kemudian disederhanakan menjadi “Sistem pemerintahan ideal”. Menurut More dalam bukunya  yang diterbitkan di tahun 1516,  bahwa utopia adalah konsep yang mengatakan bahwa sistem politik dan sosial dapat berjalan secara sehat dan sempurna (ideal), namun  tak dapat diwujudkan secara nyata.Konsepsi Thomas More tidak bisa dimengerti sebagai suatu khayalan atau bayangan yang tidak bisa di lihat, namun konsep ini mengandung makna khusus dan cukup relevan dengan topik pembahasan kali ini yakni, politik ideal tanpa wujud. 

Bertolak dari pengalaman More dalam mengkonseptualisasikan eksistensi hidup dan cita-cita negara, maka konsep yang ditawarkan More dipakai sebagai acuan untuk mengambarkan serta mengkotruksikan suatu negara dan tatanan masyarakat yang ada. Negara dimaksudkan tidak lain adalah Indonesia dengan entitas masyarakat pluralitas dan majemuk. Cerita tentang negara  ini agak panjang kalau dibahas, namun dalam penulisan kali ini, saya berupaya menelusuri eksistensi negara Indonesia yang masih berada pada paradigma yang diterima sebagai realitas dari negara ini.  Sungguh disadari bahwa kita sudah terbawa arus globalisasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang dinikmati setiap warga negara lewat hasil konversi zaman yang begitu pesat. Lajurnya peradaban yang dikendalikan dengan kecanggihan teknologi, namun subtansi permasalahan bukan pada pengaruh arus globalisasi. Namun sejauh mana dan progresivitas wujud dari “Comunity Development”. Penting memberikan kejelasan dengan intensitas dari semua elemen masyarakat di masa kini. Ataukah negara masih bertahan pada posisi ideal? jawaban komperehensif apabila negara mampu mendistribusi keadilan secara merata terhadap sesama warganya, atau merealisasikan makna politik yang ditawaran oleh Harold Laswell, bahwa politik adalah “masalah siap mendapat apa, kapan, dan bagaimana?”

Sudut pandang ini jika dimanifestasikan  dalam realitas sosial yang dirasakan masyarakat sekarang ini, tentu memantik setiap orang bertanya-tanya tentang apa seharusnya didapatkan, kapan di dapatkan, dan bagaimanana hal itu bisa di dapatkan?. Pertanyaan ini tidak lain adalah adalah soal kebutuhan masyarakat yang harus diperhatikan negara. Maka dengan begitu, sebagai contoh bangsa Maluku akan bertanya bahwa apa yang akan saya dapatkan, kapan, dan bagimana saya dapatkan. Papua, NTT dan daerah bagian timur lainya. Artinya konsepsi Laswell cukup relevan dengan realitas kekinian yang dialami.

Baca juga : Indonesia? Pemuda Mulai Berpikir?

Terlepas dari persoalan tersebut. Nyatanya masyarakat yang disampingkan dari kebijakan negara adalah entitas masyarakat yang merasakan kesenjangan pada aspek kebutuhannya. Pada gilirannya negara bukan hadir untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagimana dikenal sebagai masalah sosial terbesar dunia, malah negara seakan memeliharanya.

Saya kutip pemikiran dari salah satu pemikir sosial modern yakni Edi Soeharto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik dengan konsep negara kesejahteraan. Ternyata pokok pemikiran Edi Soeharto mestinya lebih diprioritaskan dalam kehidupan bernegara. Edi mengemukakan satu konsepsi  yang cukup sederhana namun sangat relevan, yakni “tujuan manifestasi kesejahateraan”. Tujuan tersebut tidak lain adalah kebijakan sosial yang diklasifikasikan  dalam 5 aspek penting demi mencapai negara kesejahteraan (Walfare State). Konsep ini mestinya diprioritaskan negara. Berikut 5 aspek penting itu antara lain, jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial personal. Namun, dari  5 aspek tersebut, Indonesia secara  parsial tidak mengakomodasi ke-5 aspek tersebut dalam bentuk paripurna. Di lain sisi, ke-5 aspek tersebut mempunyai manfaat tersendiri apabila diakomodasi dalam suprastruktur politik negara. Negara lebih memilih kebijakan istimewa semacam program dana desa, RPJMN, infrastruktur jalan, toll  dan lain sebagainya. Tidak heran kalau konsekuensi nyata yang diterima warga negara  adalah kesenjangan sosial secara besar-besaran yang terus mengalami eskalasi dan susah untuk tereduksi.

Maka melalui tulisan ini, penulis ingin mengatakan bahwa Indonesia masih diwarnai problematika seperti yang telah jelas kita saksikan dalam realitas kehidupan masyarakat. Masyarakat hanya mampu ber-utopia seperti yang dikatakan oleh Thomas More, bahwa kehendak mayarakat tentang suatu sistem politik dan sosial yang sehat dan sempurna, masih ada dalam bayangan atau khayalan semata. Sangat susah dibuktikan dalam kehidupan nyata dan tidak bisa dinikmati oleh sesama warga. Kesimpulannya adalah negara masih banyak ber-utopia.

Baca juga : Beberapa Puisi Jong Rambo Yang Indah Dengan Penuh Kritikan


Bagikan ke :

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun