Opini

MENILIK KEMERDEKAAN DARI SUDUT PANDANG BACA BUKU

Bagikan ke :

Oleh : Sultan Hermanto Sihombing

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan  Republik Indonesia ke -75 semakin dekat. Apakah kita sudah merdeka, dan apakah kita memang merdeka? Menilik kemerdekaan dari sudut pandang kebebasan membaca buku dan kajian sejarah, kita belum merdeka, tetapi kita masih dibodohkan sebagai manusia.        

Pembodohan manusia dilakukan secara massif oleh penguasa. Pembiaran razia buku serta penolakan pengetahuan sejarah mulai dilancarkan. Penulis tidak berbicara dengan isapan jempol. Ada beberapa kasus pembodohan yang telah terjadi selama 2 tahun belakangan.  Razia buku dan pelarangan buku sudah dilakukan sejak zaman orde baru dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diikuti setiap larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme. Secara umum, dikeluarkannya Ketetapan MPRS ini menjadi landasan yang digunakan lembaga negara dan/atau lembaga bentukan negara untuk melakukan pembodohan dengan metode pemboikotan terhadap buku – buku kiri. Soekarno pernah berkata “JAS MERAH” yang artinya jangan sekali sekali melupakan sejarah. Namun penguasa hari ini tidak menghiraukan petuah dari Founding Fathers Indonesia tersebut. Banyak aktivis yang berupaya mempelajari sejarah Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, namun dibatasi dengan pembatasan buku – buku kiri. Sementara apabila kita ingin lebih dalam mengetahui tentang sejarah, kita harus menggunakan berbagai sudut pandang, membaca berbagai sumber dan penelitian. Bukan sudut pandang yang sempit seperti hanya buku sejarah di sekolah.

            Pemahaman tentang Marxisme dan Leninisme merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Kita harus melihat bahwa di Indonesia, paham ini pernah berkembang di masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, dan menjadi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Katakanlah Partai Sosialis Indonesia besutan dari Sutan Syahrir, atau Partai Murba besutan Tan Malaka dan partai lainnya yang dekat dengan petani dan buruh. Semuanya memiliki kekuatan massa dan solidaritas yang kuat. Akan tetapi ketakutan rezim pada saat itu membuat aturan yang menghancurkan partai-partai tersebut. Ketetapan MPRS XXV tahun 1966 contohnya, membangun doktrin pada masyarakat agar beranggapan bahwa buku kiri selalu salah dan sama dengan Komunisme. Ditambah dengan pelarangan dan razia buku-buku kiri di Indonesia berakibat langsung pada psikologis masyarakat dan membuat takut membaca buku-buku yang stigmanya berhaluan kiri.

Baca juga : Mental Feodal Dan sopan- santun Omong Kosong

            Sejauh catatan penulis, razia buku kiri pernah terjadi di kota Kediri pada tanggal 27 Desember 2018, Padang pada tanggal 8 Januari 2019, Probolinggo pada tanggal 27 Juli 2019, dan Makassar pada 3 Agusutus 2019 dan masih ada razia lainnya yang belum dicatatkan.  Razia tidak hanya dilakukan oleh aparat negara, tetapi juga dilakukan oleh organisasi nonpemerintah/organisasi massa. Landasan yang selalu digunakan dalam razia ini adalah TAP MPRS XXV Tahun 1966 tanpa menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang secara garis besar berisikan bahwa razia buku dapat dilakukan dengan Keputusan Pengadilan.

            Kalau mengacu pada survey global, Indonesia adalah negara dengan indeks minat membaca 0,001, hal tersebut diteliti oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organitation (UNESCO). (Liputan6.com, 2017). Tidak heran apabila minat membaca masyarakat Indonesia rendah, hal tersebut juga dikarenakan pemerintah dan organisasi nonpemerintah ikut – ikutan melakukan pembodohan kepada masyarakat dengan melakukan razia buku. Minat baca masyarakat dibatasi dengan melakukan razia buku serta membatasi literatur yang dapat dipelajari. Sumber pembodohan dan razia buku tersebut didasari oleh keputusan-keputusan penguasa yang menginginkan masyarakatnya bodoh dan tidak kritis, sehingga sama seperti kambing yang jinak pada tuannya. Peraturan yang menjadi riak-riak pembodohan, sebagian kecil bisa ditemui di Ketetapan MPRS XXV tahun 1966 dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963. Peraturan tersebut mungkin saja membuat masyarakat takut untuk membaca buku atau menjadi antipati terhadap buku.

            Garis Besar Konstitusi Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia sudah memberikan tugas kepada pemimpin negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pada kenyataannya pemerintah tidak secara serius melakukan tugas tersebut. Bisa kita lihat dalam alinea ke-IV pembukaan undang undang dasar negara republik Indonesia yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia …………”

Baca juga : TERJADINYA DISKRIMINASI KARENA HUKUM

            Ketidakseriusan tersebut bisa kita saksikan secara terbuka dengan adanya upaya razia buku yang dilakukan oleh aparatur negara ataupun organisasi nonpemerintah, pembredelan opini-opini di sosial media. Penulis berasumsi, pemerintah tidak percaya bahwa rakyat Indonesia bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah razia buku termasuk sebagai upaya pencerdasan kehidupan bangsa? Atau pembohodohan kehidupan bangsa?

            Menjawab pertanyaan ini, seharusnya pemerintah membantu para penggiat literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, bukan malah melakukan razia buku-buku yang merupakan sumber pengetahuan.

Walaupun Ragaku di Penjara, Tetapi aku bebas dengan buku-
Moh.Hatta

Baca juga : Mengebiri Hukum Sendiri


Bagikan ke :

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun