• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
Apa Maunya Perempuan ?

Apa Maunya Perempuan ?

Oleh : (/E.V)

Perbincangan tentang perempuan bukanlah masalah baru yang trending sehari atau satu pekan saja. Perbincangan tiada hentinya dan terus hangat dari zaman ke zaman. Masalah mengenai perempuan seakan menguasai dunia media. Sejak dari perjuangan kesetaraan hak yang melahirkan gerakan emansipasi. Hingga sampai hari ini terus terdengar teriakan diberbagai persimpangan sampai pada masalah kekerasan perempuan, terkhusus seksual. Hingga terumuskan sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan sesual yang saat ini terus memanas sebagai topik dalam diskusi dan bacaan di media. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki masalah yang harus disoroti, pahami dan diselesaikan.

Permasalahan perempuan hari ini adalah hasil dari transformasi kesadaran pada setiap perlakuan, sistem dan budaya yang dijalani selama bertahun-tahun. Keadilan untuk perempuan dianggap masih tidak memenuhi standar keadilan. Berkaca dari sang Kartini yang sampai hari ini dijadikan salah satu contoh teladan tokoh perempuan Indonesia, yang pada masanya memperjuangan agar perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Sehingga perempuan tidak terus menerus mengeram dalam urusan rumah tangga, melainkan dapat berdialetika.

Perjuangan dan keberanian sang Kartini menjadi salah satu ujung tombak sejarah  kemerdekaan perempuan pada zamannya dan sebagai kompas bagi perempuan di masa yang akan datang. Upaya dalam memenuhi standar keadilan bagi perempuan terus diperjuangkan setiap waktu dengan gerakan yang total. Setiap gerakan yang dilakukan perempuan tentunya tidak berjalan mulus. Penolakan demi penolakan seakan sudah menjadi penyedap dalam perjalanan perjuangan pergerakan ini. Akar permasalahan perempuan seharusnya menjadi kajian,  yang  dilihat dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan. Apakah perkembangan perempuan tetap sama dari zaman ke zaman? sehingga permasalahan perempuan tetap sama saja dan  tidak ada perkembangan? Kemudian, bagaimana kondisi permasalahan perempuan indonesia saat ini dan apa solusinya?.

Perkembangan Pergerakan Perempuan

Katharina Brechkovskaya adalah perempuan pertama dari barat yang dengan gagah berani meneriakkan seruan “Hai wanita Asia, sadar dan melawanlah!”. Kata-kata itulah yang membangunkan semangat persatuan perempuan di dunia yang menjadi embrio pergerakan.

Pergerakan perempuan dan semboyan persatuan perempuan dunia, lahir dari bangsa barat sejak 150 tahun yang lalu. Pergerakan ini muncul sebelum pecahnya revolusi Amerika dan Revolusi Prancis pada abad ke-18 silam. Dan dalam revolusi inilah perempuan barat membentuk strategi untuk memperjuangkan kesetaraan hak sebagai seorang perempuan, warga negara dan sebagai seorang manusia.

Pergerakan perempuan merupakan pergerakan yang berevolusi. Ada tiga tingkatan pergerakan perempuan barat saat itu. Tingkatan pertama (tingkat keperempuanan) yaitu membentuk perkumpulan, perserikatan dan persekutuan perempuan kelas atas. Tingkat keperempuan bertujuan untuk memperhatikan dan mempelajari ilmu kerumahtanggaan baik dalam hal memasak, menjahit, kecantikan, pergaulan, mengurus suami dan anak, lalu mempraktikkannya. Pada pergerakan tingkat pertama terfokus untuk menjadikan perempuan lebih sempurna dalam urusan rumah tangga dan menggangap laki-laki sebagai tuan yang harus dilayani secara baik dan sempurna. Namun dalam perkembanganya pergerakan perempuan pada tingkat pertama tidak merata untuk semua perempuan di barat pada saat itu. Artinya, berlaku hanya untuk perempuan kelas atas  dan tidak untuk kelas bawah, sehingga lama kelamaan pergerakan ini surut dan kemudian muncul tingkatan kedua (pergerakan feminisme).

Pada tingkatan kedua (pergerakan feminisme), perempuan melakukan pergerakan dengan menuntut persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Penyebab utama dari pergerakan perempuan ini adalah industrialisme. Industrialisme inilah yang membuat perempuan sadar bahwa akses di ranah publik seperti berpolitik, memimpin, bekerja dan  bersekolah tidak diberikan kepada perempuan. Perempuan merasa tidak adil kemudian membentuk perkumpulan dan melakukan pergerakan. Pergerakan tingkat dua tidak berbeda dengan pergerakan tingkat satu. Pergerakan ini, sama-sama  berpihak kepada  perempuan kelas atas. karena sejak timbulnya industrialisme perempuan kelas bawah (rakyat jelata) telah mendapatkan hak untuk bekerja di pabrik dan perusahaan, tetapi upah pekerja perempuan lebih sedikit dibandingkan pekerja laki-laki. Artinya, pekerjaan yang perempuan lakukan melebihi delapan sampai sembilan jam sehari, sedangkan laki-laki hanya bekerja delapan jam sehari. Pergerakan tingkat dua ini tidak menjadi jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi perempuan kelas bawah. Mereka menginginkan perubahan susunan masyarakat yang dirasa tidak adil. Pergerakan feminisme sebagai gerakan perempuan borjuis dianggap tidak mendatangkan kemerdekaan atau tidak menjadi pemecahan soal hidup mereka yang sulit.

Pada tahap selanjutnya muncullah pergerakan tingkat ketiga (pergerakan sosialisme) pada abad ke 19, dalam pergerakan ini perempuan dan laki-laki bahu membahu untuk menciptakan masyarakat yang sosialistis. Artinya baik laki-laki dan perempuan sama-sama merdeka. Untuk mencapai masyarakat yang sosialis, pada tingkat ini diadakan aksi serikat sekerja, aksi koperasi dan aksi partai politik. Sehingga pergerakan perempuan tingkat ini dianggap sebagai pergerakan yang menciptakan kesadaran akan kepentingan bersama, bukan hanya untuk memperjuangkan kedudukan perempuan, tetapi juga laki-laki.

Melihat perjuangan pergerakan perempuan dari waktu ke waktu, tentunya menjadi motivasi bagi pergerakan perempuan diseluruh dunia.

Di Indonesia, pergerakan perempuan terbilang cukup lambat dibandingkan pergerakan perempuan barat. Pergerakan perempuan Indonesia dimulai dari zaman kolonial belanda dan mulai terasa di tahun 1928. Saat diadakannya kongres perempuan pertama pada 22-25 desember di Yogyakarta, menggandeng tujuan untuk memperjuangkan hak-hak dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Pada zaman pasca kolonial pada tahun 1945-1966 pergerakan perempuan makin meningkat.

Tanggal 17 desember 1945, lahir Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Sebagai organisasi perempuan yang tugasnya mengurus dapur umum dan membantu PMI saat perang. Kemudian  bertugas membantu perkembangan pendidikan pasca perang. Tahun 1967-1998 pada masa orde baru, Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) muncul sebagai organisasi yang memperhatikan sistem hukum di Indonesia, dengan tujuan terciptanya kesetaraan hak seperti hak buruh, hak perkawinan dan nasionalisme dalam hukum. Selanjutnya pada tahun yang sama, gerakan perempuan Indonesia mulai tergerus dan terancam dibubarkan. Pada saat yang sama, pemerintah membentuk Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi dimana anggotanya adalah perempuan yang suaminya bekerja di salah satu angkatan bersenjata. Organisasi ini  bertujuan untuk mengurus pekerjaan rumah tangga hingga perempuan saat itu sangat lekat dengan istilah manak, macak, masak dan konco wingking. Pada tahun 1957 pemerintah kembali membentuk organisasi perempuan bernama PKK yang lahir sebagai organisasi dengan program utama untuk pendidikan mencapai kesejahteraan keluarga. Pejabat negara dari lokal hingga pusat selalu mengontrol organisasi ini. Akan tetapi pergerakan ini membuat perempuan menjadi alat mobilisasi  politik rezim  militer yang pro kapitalisme.

Tahun 1980 munculah organisasi perempuan yang dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kegiatannya untuk pengembangan ekonomi, advokasi kekerasan terhadap perempuan, dan hak dipilih bagi perempuan untuk menjadi keterwakilan di parleman. Setelah penguasaan orde baru mundurnya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 LSM mengelar Kongres Perempuan Indonesia dengan tujuan memperjuangkan isu hak perempuan dipilih dalam parlemen, sembari mendeklarasikan tindakan khusus sementara untuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang akhirnya disepakati dan dicantumkan dalam UU pemilu. Sampai  saat ini pergerakan perempuan di Indonesia, terus berlanjut tanpa henti.

Perempuan Versi Milenial

Mengutip perkataan Ir. Soekarno dalam buku sarinah “tiada masyarakat manusia satupun dapat berkemajuan, kalau laki-perempuan yang satu tidak membawa yang lain, karenanya janganlah masyarakat laki-laki mengira bahwa ia dapat maju dan subur kalau tidak dapat dibarengi kemajuan masyarakat perempuan pula”. Artinya bahwa kemajuan suatu bangsa atau suatu daerah dapat diukur dari sejauhmana perempuan meleburkan diri dalam sebuah komunitas. Dan seperti apapula kedudukan perempuan pada suatu bangsa atau komunitas.

Untuk mencapai tahap ini, tentunya perlu kesadaran dan keberanian setiap orang untuk  membuka diri pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi, terutama perempuan. Karena hal ini sangat berpengaruh untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan perempuan yang selama ini terus disuarakan tentunya tidak terlepas dari sebuah sistem yang dibangun oleh masyarakat (konstruksi sosial), dilihat dari runtuhnya zaman matriarki menuju zaman patriarki, yang pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging. Saat ini, alat kelamin tentunya bukan lagi menjadi hambatan untuk perkembangan kesadaran dalam pergerakan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Baik yang dilihat dari sistem patriarki, agama dan kelas sosial masyarakat.

Perjuangan kaum perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat dan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Perempuan versi milenial telah merasakan hasil perjuangan pergerakan perempuan selama ini. Setiap kesempatan telah diperoleh dengan baik dalam bidang politik, pendidikan, sosial masyarakat, ekonomi dan budaya.Perempuan milenial tidak kesulitan lagi memilih hal yang disukai sebagai contoh cara berpakian, bergaul, pekerjaan dan berpendapat. Peluang perempuan yang mendapatkan pendidikan terus meningkat, dilihat dari angka partisipasi masyarakat perempuan (APM) Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2015 telah mencapai 96,86 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan Angka Partisipasi Masyarakat Perempuan (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 81,80 persen di wilayah perkotaan. Berbeda  dengan wilayah perdesaan SMP perempuan 77,49 persen. Sementara jenjang pendidikan Sekolah Mengengah Atas (SMA) APM Perempuan sekitar 66,68 persen  di wilayah perkotaan dan APM Perempuan di wilayah perdesaan pada kategori SMA sekitar 54,37 persen. Khusus untuk Perguruan Tinggi (PT) APM perempuan sekitar 26,86 persen di wilayah tinggal perkotaan, sedangkan wilayah perdesaan APM perempuan mencapai 9,62 persen. Data di atas menyajikan bagaimana tingkat partisipasi perempuan di bidang pendidikan. 

Kemudian, tingkat partisipasi perempuan sebagai output pendidikan bisa dinilai dari keterlibatan aktif dalam ranah politik. Melalui regulasi di Indonesia, hal tersebut sudah di akomodir melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan mencantumkan kuota 30% untuk perempuan sebagai kebijakan afirmasi (affirmative action).  Hal ini menjadi dasar perempuan untuk terlibat secara langsung di ranah parlemen. Keterlibatan perempuan terus melonjak berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum DPR tahun 2019, sebanyak 118 kursi atau 20,5 % dari jumlah 575 kursi di DPR diisi oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat 22 % dari pemilu tahun 2014 yang hanya mengisi sebanyak 97 kursi atau 17,3 %.

Perempuan milenial bisa menentukan nasib sendiri baik sebagai pemimpin, politik, pengusaha, dan pendidik. Melihat sikap antusias masyarakat terkait pendidikan dan keterwakilan perempuan di parleman menjadi salah satu tolak ukur untuk mencapai adil dan setara secara kuantitatif. Secara Kualitas perempuan, salah satu contoh yang bisa di teladani oleh perempuan millenial adalah Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Tri Rismaharini, Walikota Surabaya. Pemimpin perempuan yang memiliki kecerdasan dan keberanian dalam memimpin dan menyelesaikan tanggung jawab. Perempuan versi milenial berdasarkan kaca mata kesadaran, kecerdasan dan pemberdayaan telah berkembang  pesat tanpa keterbatasan akses.

 Namun perempuan milenial tentunya harus memperhatikan perempuan lainnya yang belum memiliki kesadaran akan terbukanya akses kesetaraan dan keadilan. Pemerataan hak semua perempuan yang ada di Indonesia harus tercapai agar tidak cenderung sama dengan pergerakan perjuangan perempuan tingkat kesatu dan tingkat  kedua bangsa barat 150 tahun silam. Pergerakan perempuan milenial yang mendunia tentunya bisa digunakan sebagai standar persaingan pergerakan perempuan yang ada didunia dengan tujuan setara dan adil. 

Permasalahan Perempuan Indonesia                                                                          

Pergerakan perempuan Indonesia muncul karena adanya ketimpangan keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan kacamata data diatas, perkembangan perempuan dilihat begitu pesat. Akses yang luas telah dijangkau dalam segala segi kehidupan, tetapi masalah terhadap perempuan menjadi lintah yang terus gemuk. Semakin banyaknya pergerakan perempuan yang dilakukan atas nama kebaikan perempuan justru membuat perempuan semakin terancam keselamatannya. Terbukanya akses luas tersebut membuat perempuan lebih memperhatikan masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Visi setiap pergerakan perempuan secara global yaitu mengakhiri segala bentuk diskriminasi, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di berbagai ranah baik publik, privat maupun negara serta memperjuangkan kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki. Saat ini, Diskriminasi dan kekerasan  berdasarkan jenis kelamin sebagai fakta bahwa perjuangan perempuan kurang maksimal, apalagi masalah ini muncul disaat puncak perjuangan perempuan begitu pesat dan berkembang. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  (Komnas Perempuan)  kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat mencapai 14 % pada tahun 2019,  dengan jumlah kasus sebesar 406.178 yang dari tahun sebelumnya sebesar 348.466 kasus.  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga /ranah privat (KDRT/RP) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi (privat) kekerasan seksual merupakan posisi pertama. Posisi kedua Kekerasan terhadap perempuan di terjadi ranah publik dengan persentase 28% (3.915) dan yang terakhir adalah di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di ranah privat yang paling menonjol adalah  kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama. Disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%). Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus dan 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan pelecehan seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan menjadi penyakit yang belum bisa disembuhkan sampai hari ini. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan lainnya telah dibentuk namun tidak maksimal untuk menghapuskan masalah perempuan. Hal ini menjadi sebuah kegagalan perjuangan pergerakan perempuan secara global dalam menganalisa akar permasalahan perempuan. Justru, ketika banyak perempuan yang merasakan persamaan hak dalam berbagai bidang, malah mengalami kekerasan dan diskrimasi. Apakah dengan diadakannya rancangan undang-undang hari ini seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mampu menanggani masalah mengenai kekerasan seksual pada perempuan atau justru akan tetap sama?

Penulis berpandangan bawah masalah diskriminasi dan kasus kekerasan terhadap perempuan bukanlah menjadi solusi yang kongkrit. Mengacu pada peraturan perempuan yang direalisasikan sebelumnya, hal itu tidak menjawab setiap permasalahan perempuan sendiri. Melihat maraknya kasus kekerasan perempuan saat ini, diperlukan kesadaran yang maksimal baik laki-laki dan perempuan dalam mengambil peran tentang kesetaraan. Peningkatan Pemerataan kecerdasan, pengetahuan, pemberdayaan dan perkembangan terhadap semua perempuan seharusnya dilakukan oleh semua lapisan perempuan. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dari sektor ekonomi, merupakan solusi untuk mengurangi tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. karena data kekerasan perempuan ditinjau dari masalah ekonomi mencapai 1.064 kasus (11%). Permasalahan perempuan akan tergerus dengan sendirinya ketika terbentuknya kesadaran, terciptanya pemerataan dan peningkatan ekonomi. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk hanya menjadi pelengkap secara teknis untuk memperkuat penyelesaian masalah terhadap perempuan.

Perjuangan yang terus dilakukan sebagai sebuah niat yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama. Perempuan dan laki-laki adalah satu kesatuan yang menjadi tonggak perubahan dan peradaban. Sistem selalu bersifat fleksibel sehingga bukan menjadi tolak ukur kesetaraan dan keadilan. Masalah perempuan akan terjawab ketika akar permasalahan perempuan tercabut. Jadilah perempuan yang dalam melakukan pergerakan perempuan tuntas secara kualitas dan kuantitas. Sudahkah kita puas sebagai perempuan hari ini ?   

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun