• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
BAGAIMANA DASAR HUKUM PEMILU? KENAPA HARUS DITUNDA?

BAGAIMANA DASAR HUKUM PEMILU? KENAPA HARUS DITUNDA?

Akhir-akhir ini beberapa media sosial mulai ramai membahas tentang isu ditundanya pemilu 2024, bahkan beberapa kali menjadi salah satu yang trending. Banyak yang mendukung dan begitu pun sebaliknya. Lalu, sebenarnya bagaimanakah dasar hukumnya?

Pelaksanaan pemilu lima tahunan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 22E ayat (1), berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Perihal penyelenggaraan pemilu 5 tahun sekali juga diperkuat melalui undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,” demikian pasal 167 ayat (1) UU pemilu.

Sebenarnya, apakah ada dasar hukum pengunduran atau ditundanya pemilu tahun 2024? Memang seharusnya tidak ada, karena sudah jelas dari dua dasar hukum di atas konstitusi menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika adapun penundaan pemilu terjadi, pemerintahan yang dilaksanakan akan bersifat tidak sah. Besar kemungkinan mereka yang tetap menjalankan pemerintahan juga akan melanggar ketentuan konstitusi.

Baca juga : HUKUM SEBAGAI ALAT MEMPERSALAHKAN

Bagaimana nasib presiden, wakil presiden, dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut? Hal itu harus diperjelas dengan menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan presiden, wakil presiden, dan anggota DPR-DPD. Jika hak untuk memperpanjang jabatan presiden, wakil presiden dan anggota DPR-DPD diberikan kepada MPR, maka pasal dalam UUD 1945 yang mengatur soal lembaga tinggi negara ini juga harus diubah. Sebab, pasal 3 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini hanya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan melantik presiden dan/ atau wakil presiden. Apalagi untuk mengubah pasal dan ayat demi penundaan pemilu 2024 tanpa persetujuan rakyat, pasti akan menimbulkan kekacauan politik yang dampaknya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan dan mewaspadai masuknya penumpang gelap dalam amandemen ke 5 UUD NRI 1945 dengan motif penundaan pemilu 2024. Penumpang gelap itu adalah  wacana presiden  “tiga periode”. Akan muncul perdebatan jika masa jabatan presiden/ wakil presiden diperpanjang selama satu sampai dua tahun itu, artinya sama dengan satu periode. Sehingga harus dijelaskan bagaimana keadaan negara yang pemimpinnya tidak ada atau kekosongan kekuasaan. Hukum harus mengatur bagaimana hukum tata negara mengatur kalau masa jabatannya berakhir. Dengan kondisi seperti demikian, jabatan parlemen dapat  mengalami krisis. Jika semua itu perlu karena keadaan saat ini mendesak sehingga harus ditunda, pemerintah harus memikirkan segala faktor yang bisa saja menimbulkan kekacauan politik dan  kegaduhan dalam masyarakat.

Baca juga : Problematika Teknologi Dalam Proses Persidangan Online

Masyarakat bertanya-tanya apakah penundaan pemilu ini untuk kepentingan politik yaitu tentang 3 periode Jokowi? Terlepas dari 3 periode ini, penundaan yang terjadi bisa menimbulkan permasalahan dalam masyarakat dan politik. Apakah kemungkinan pemilu 2024 ditunda untuk amandemen UUD? Harapannya tidak terjadi penundaan dan dilakukan sesuai yang telah direncanakan KPU yaitu tanggal 24 Februari 2024. Karena disudut pandang lain bila melakukan penundaan hal tersebut akan memberatkan KPU yang sudah mempersiapkannya.

Jika pada akhirnya mengamandemen undang-undang, yang akan terjadi adalah kekosongan kekuasaan. Terlebih lagi kita tidak tahu kedepannya apakah ini hanya untuk permainan negara yang akan menguntungkan pihak tertentu, atau mungkinkah ini untuk menguasai parlemen? Namun wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syarief Hasan, menilai usulan penundaan pemilu mengganggu iklim demokrasi. Parahnya, malah merusak konstitusi yang sudah mengatur sedemikian rupa aturan yang menjadi dasar dalam masyarakat berkehidupan dan berdemokrasi di tanah air. Syarief Hasan juga menyinggung penundaan pemilu yang berujung perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi pada kekuasaan absolut serta merusak tatanan demokrasi.

Baca juga : Kepada Laki-Laki Atoin Meto | Puisi

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Teuku Taufikulhadi, berpandangan usulan penundaan pemilu berdampak terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengamandemen konstitusi. Baginya, usulan tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden satu sampai tiga tahun misalnya berdampak besar terhadap konstitusi. “Lantas konstitusi mau diobrak-abrik? Itu sungguh tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi tersebut dan kerusakan konstitusionalisme kita. Usul itu juga tidak konsisten dengan UU pemilu kita yang telah kita tetapkan” ujarnya. Staff khusus menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga berpendapat, usulan sejumlah pimpinan partai itu bisa menabrak konsistensi dan tidak konsisten dengan jadwal pemilu tahun 2024, dimana telah diagendakan berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah, bahkan menghancurkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Penulis : Simson Hasgelter Lumbantoruan

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun