• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Peristiwa
GMKI TARUTUNG INGATKAN DINAS TERKAIT  DENGAN JAM KERJA BURUH DI TAPUT

GMKI TARUTUNG INGATKAN DINAS TERKAIT  DENGAN JAM KERJA BURUH DI TAPUT

Bertambahnya profesi buruh atau biasa disebut karyawan khususnya di daerah Tapanuli Utara, baik itu di perusahaan swasta maupun BUMND, tidak selaras dengan perhatian yang mereka terima.

Hak buruh yang harusnya  menjadi perhatian pemerintah daerah atau dinas terkait seperti hak untuk mendapat upah yang pantas, hak untuk mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS ketenagakerjaan dan semua yang berkaitan dengan hak-hak yang patut diterima oleh buruh, tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah daerah TAPUT atau dinas terkait.

Penilain itu berdasarkan banyaknya buruh yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerja seperti yang dituangkan dalam UU no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana buruh memiliki waktu kerja 7 sampai 8 jam perhari dan apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka dianggap lembur dan waktu lembur ditetapkan 4 jam.

Baca juga : Menjelang Indonesia Merdeka Di Rombong

Arlan Tanjung, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Tarutung (Kabid Akspel GMKI Tarutung) mengatakan, “banyak pekerja atau buruh di perusahaan daerah Tapanuli Utara (TAPUT) kurang mendapat perhatian. Beberapa pekerja dipaksa untuk bekerja di luar batas standart jam kerja normal dan tidak diberikan jaminan kesehatan oleh perusahaan tersebut. Pemerintah harusnya memberikan perhatian khusus bagi para pekerja atau buruh, jangan memperkerjakan mereka namun lari dari prosedur yang sudah ditetapkan”

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Cabang GMKI Tarutung, Sastra Sitanggang ”buruh juga manusia yang hak-hak harus disetarakan dengan pekerjaan lain yang dianggap istimewa dibandingkan dengan pekerjaan buruh, dinas terkait harusnya tidak lalai dengan hal ini dikarenakan akan berimbas pada kesehatan para buruh dan kesenjangan yang akan selalu didapatkan oleh buruh”

Baca juga : PAHLAWAN BATAK YANG TERLUPAKAN

Sastra juga mengharapkan perhatian yang serius dari pemerintah untuk para buruh sebagai tulang punggung perekonomian daerah “harapan saya, pemerintah melalui dinas terkait dapat melihat keresahaan yang dirasakan oleh parah buruh, jangan hanya tidur di kantor” tegasnya

Pengaturan mulai dan berakhirnya jam kerja setiap hari dan selama kurun waktu seminggu, harus diatur secara jelas sesuai dengan kebutuhan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Penulis : Martin Nababan

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun