• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
HUKUM SEBAGAI ALAT MEMPERSALAHKAN

HUKUM SEBAGAI ALAT MEMPERSALAHKAN

Hukum merupakan sebuah sendi-sendi dalam menjalankan sistem kenegaraan guna mencapai kehidupan yang harmonis, adil dan berkepastian serta menjamin hak asasi manusia. Tapi apakah hukum hanya sebagai pranata mempersalahkan masyarakat ataukah justru hukum itu harus berdampingan dengan masyarakat?

Dalam proses-proses berjalannya pranata hukum itu sendiri, tidak jarang ditemukan kejanggalan yang dilakukan oleh penegak hukum di negara kita Indonesia. Mulai dari penerapan pasal yang asal-asalan, kriminalisasi serta pesanan-pesanan kasus dari kaum-kaum pemodal. Narasi hukum hanya milik orang kaya, sering sekali kita dengar dalam praktek-praktek dunia hukum yang sedang kita jalani di Indonesia. Hal tersebut bukanlah hanya isapan jempol belaka. Dalam membuat tulisan ini, penulis yang memang bagian dari pekerja di bidang hukum sendiri sering mengalami praktek-praktek menyimpang yang dijalankan oleh para penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan data kontrak dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Juni 2019, terdapat 51 peristiwa salah tangkap. Hal ini menunjukkan lemahnya analisa hukum dari penegak hukum yang ada di negara kita.

Baca juga : Problematika Teknologi Dalam Proses Persidangan Online

Namun hal tersebut bukanlah menjadi topik dalam tulisan ini. Fokus pembahasan tulisan ini adalah bagaimana cara penegak hukum menerapkan pasal dalam sebuah tindak pidana penganiayaan. Topik ini menarik karena dalam menjalani praktek pekerjaan, sering sekali penegak hukum mempersalahkan seseorang hanya dengan menggunakan sudut pandang kata penganiayaan tanpa mendalami jenis/kategori penganiayaannya. Salah satu contoh, ketika seseorang korban pemukulan melaporkan kejadian yang dialaminya pada penegak hukum, sangat sering penegak hukum langsung menggunakan pasal penganiayaan yang termuat dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi :

“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“

Tanpa menganalisa, meneliti, apakah perbuatan tersebut merupakan kategori penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 yang berbunyi :

“Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Apabila ditinjau dari sudut pandang literal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penganiayaan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain :

  1. Penganiayaan ringan;
  2. Penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup/halangan melakukan pekerjaan/aktivitas;
  3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
  4. Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Sehingga sangat menutup kemungkinan apabila penegak hukum masih salah dalam melakukan analisa sebuah tindakan/perbuatan melanggar hukum/ perbuatan pidana. Namun dalam prakteknya justru berbanding terbalik, penegak hukum justru tidak secara mendalam membedah kasus, akan tetapi hanya mencari kecocokan-kecocokan keterangan untuk menentukan sebuah tindakan apakah merupakan penganiayaan atau penganiayaan ringan;

Dalam praktek-praktek hukum tersebut yang menggunakan pasal dengan sembarangan,  menjadikan marwah hukum itu sendiri menjadi bergeser dari mencari sebuah keadilan dan kebenaran, menjadi sebuah alat pemukul bagi masyarakat.

Baca juga : Indonesia Dalam Film The Platform

Atau bahkan jika tidak ditemukan cukup alat bukti atas tindakan penganiayaan tersebut, penegak hukum acapkali menggunakan persamaan sebagai alat bukti (bukan alat bukti utama yang digunakan melakukan pemukulan, akan tetapi alat yang mirip dengan alat yang digunakan untuk melakukan pemukulan tersebut).

Sebagai seorang penegak hukum yang berprofesi sebagai advokat, penulis sangat menyayangkan tindakan seperti di atas yang dilakukan oleh seseorang penyidik yang pendidikannya sudah terkhusus dalam pengolahan sebuah tindak pidana.

Dalam proses belajar untuk mengambil sebuah gelar sarjana, kita diajarkan begitu indah falsafah hukum yang berbunyi presumsion of innocence yang dalam bahasa Indonesia disebut asas praduga tidak bersalah. Kenyataannya dalam praktik-praktik pemeriksaan tersangka/terdakwa sering sekali penulis menemukan penegak hukum yang menggunakan asas Presumsion of guilty/ asas praduga bersalah, sehingga dalam pemeriksaan-pemeriksaan setingkat pidana penganiayaan ringan disama ratakan menjadi penganiayaan biasa. Sementara dalam aturan-aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  yang berlaku telah secara gamblang membedakan tentang penganiayaan dengan penganiayaan ringan.

Sehingga dalam menjalankan praktik profesi, penulis bertanya apakah sistem hukum Indonesia yang salah atau sumber daya yang digunakan pada instansi penegakan hukum yang lemah dalam mengelola sebuah perbuatan, atau ada hal lain seperti uang yang harus berbicara?

Penulis : Sultan Hermanto Sihombing

Baca juga : Kritik Sosial Terhadap Sistem Kapitalisme Dalam Film Snowpiercer

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun