• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
MEMPERDAGANGKAN RUANG PRIVAT

MEMPERDAGANGKAN RUANG PRIVAT

Ruang publik dan ruang privat merupakan suatu teori yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara.  Dalam beberapa kasus, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum positif harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan publik. Karena kebijakan publik hanya bisa dipergunakan dalam ruang publik. Ruang publik sebagaimana ditulis Jurgen Habermas adalah ruang masyarakat privat (Sphere of private people) yang berkumpul bersama menjadi publik.[1] Sedangkan ruang privat merupakan wilayah sipil (pertukatan komoditas dan wilayah kerja sosial) serta ruang ruang keluarga konjugal. Ruang publik sendiri digunakan oleh penguasa untuk mengatur otoritas publik yang berseberangan dengan ruang privat yang tujuannya untuk mengawasi berjalannya otoritas publik.

Kebijakan publik belakangan yang terjadi di Indonesia yaitu permasalahan sertifikasi pranikah, yang dalam hal ini merupakan wilayah privat/perseorangan dalam tubuh masyarakat. Negara dalam hal ini memiliki kekuatan penguasaan otoritas publik yang semakin mendominasi ruang ruang privat dalam tubuh masyarakat. Praktek dan perdebatan tentang ruang publik dan ruang privat terjadi sejak abab ke -17 di Inggris dan abad -18 di Prancis. Hal tersebut terjadi karena negara sebagai otoritas publik, mulai memasuki ruang privat karena konsep kapitalisme pasar. Sehingga penerapan sistem sertifikasi pra nikah yang merupakan kebijakan publik merupakan kegagalan produk otoritas publik. Letak peraturan tersebut sudah memasuki ruang privat masyarakat yang berhubungan dengan reproduksi, hak milik dan pewarisan.  

Permasalahan kontradiktif yang muncul adalah pemerintah Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk menjadikan ruang privat masyarakat sebagai komoditas pasar melalui sertifikasi. Dan sertifikasi tersebut sudah pasti berbayar dalam penerapannya. Dalam sistem hukum yang berkaitan secara langsung dengan ruang publik dan ruang privat, Indonesia sudah memiliki dua jenis peraturan dasar berdasarkan klasifikasi hukum yang mendasar, yaitu hukum pidana yang mengatur batas batas pelanggaran ruang publik, tindakan dalam ruang publik dan kejahatan dalam ruang publik serta hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan privat antara seseorang dengan orang lain. Pemisahan mendasar tersebut merupakan sejarah hukum dalam konteks pemisahan ruang publik dan ruang privat di sebuah negara.  Spesifiknya, membatasi otoritas publik terhadap ruang privat. Akan tetapi seiring perkembangan waktu hukum di Indonesia mengalami kemunduran. Kemunduran penerapan hukum dalam ruang publik yang mengakibatkan otoritas publik  mempersempit ruang privat masyarakat. Kembali kita harus memperhatikan dan mempelajari ulang sampai batas mana negara boleh masuk dalam ruang privat. Bilamana kita kaji berdasarkan teori kontrak sosial (social contract) yang dicetuskan oleh J.J Rosseau, John Locke dan Thomas Hobbes mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. [2]Maka seharusnya, ruang privat masyarakat dan kesepakatan masyarakat itu sendiri yang menjadi acuan pemerintah sebagai pelaksana otoritas untuk mengeluarkan suatu kebijakan publik. Kendati teori tersebut menimbulkan 2 (dua) konsekuensi bagi pemerintahan. Yang pertama, negara tidak memiliki hak absolut kepada rakyat karena kekuasaan berasal dari rakyat yang diberikan kepada penguasa/pemerintah. Yang kedua, bahwa negara dibentuk untuk menjamin hak – hak asasi rakyatnya terutama dalam kepemilikan.  Dengan kata lain, negara harus menjaga rakyatnya dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan ruang privat rakyat melalui hukum, yang kemudian menjadi landasan diberlakukan hukum perdata (privat law). Hubungan antara satu individu dengan individu lainnya merupakan suatu bentuk perikatan/kesepakatan yang dilindungi oleh hukum, bukan alih alih membuat kebijakan publik yang berorientasi mempersulit ruang privat masyarakat.  

Dalam konsep aturan hukum, yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang undang lainnya menunjukkan bahwa sudah seyogyanya dilakukan pemisahan tegas antara urusan publik yang berada dalam ruang publik dan urusan privat yang berada dalam ranah privat.

Pada prakteknya, justru pemerintah Indonesia melakukan tindakan yang mengawinkan antara ruang privat dan ruang publik. Terbukti dari pernyataan pemerintah terkait dikeluarkannya kebijakan public berupa sertifikasi pranikah, sedangkan masalah pernikahan tersebut merupakan ruang privat individu. Perkawinan antara ruang publik dan ruang privat tersebut yang dikeluarkan melalui kebijakan, terpengaruh karena konsep kapitalisme modern dan pasar bebas yang dilakukan oleh negara. Negara sebagai pemilik otoritas publik yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan publik cenderung menganggap bahwa segala hal bisa dijadikan sebagai komoditas pasar termasuk konsep pra-nikah. Sebagai contoh, konsep sertifikasi pra nikah merupakan konsep transaksi jasa antara konsumen (masyarakat) dengan distributor (negara). Negara menciptakan ruang-ruang pasar dalam ruang privat, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Kebijakan sertifikasi pranikah tentu tidak akan diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen. Konsumen (masyarakat) harus melakukan transaksi kepada pemerintah (distributor) berupa pembayaran jasa layanan. Kebijakan tersebut akan berpengaruh pada kebijakan kebijakan publik lainnya, menjadikan masyarakat sebagai konsumen, yang seharusnya hal tersebut adalah hak yang bebas yang disebut hak memiliki keluarga.

(/SHS)


[1] Ruang Publik, Jurgen Habermas, Hal 41

[2] Ilmu Negara, Prof.Soehino, yogjakarta, 2008

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun