• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
Mengebiri Hukum Sendiri

Mengebiri Hukum Sendiri

Kebobrokan hukum semakin berada di depan mata. Peraturan-peraturan yang akan diperbarui dalam beberapa rancangan undang-undang belakangan semakin mengkhawatirkan. Fokus tulisan ini adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Sebelumnya, saya membahas mengenai pertentangan asas legalitas dalam pasal 1 dengan pasal 2 RUU KUHP.  Dalam perumusannya asas retroaktif suatu tindak pidana tidak dijadikan tolak ukur penormaan. Kemudian, saya akan membahas pasal selanjutnya, yakni pasal 3 RUU-KUHP. Karena pada tulisan sebelumnya saya sudah membahas pasal 1 dan pasal 2. Penormaan dalam pasal 3 RUU KUHP sangat janggal, dalam isinya RUU KUHP malah meringankan pelaku tindak pidana. Selain itu, pasal ini melampaui asas preferensi yang selama ini diajarkan dalam kelas kelas kuliah fakultas hukum.

Pertama, lex spesialis derogate legi generali. Artinya, sebuah hukum yang khusus, mengalahkan hukum yang umum. Sebagai contoh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak mengatur tindak pidana terorisme, namun mengatur mengenai kejahatan kemanusiaan (lex generally), sehingga perlu dilakukan pembuatan undang-undang terorisme tersendiri yang mengatur mengenai tindakan terorisme (lex spesialis), maka yang digunakan adalah lex spesialisnya dalam hal ini undang-undang terorisme.

Kedua, Lex superior derogate legi inferior yang artinya, hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Asas ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Contoh, Undang-Undang Dasar mengalahkan Undang-undang, kemudian undang-undang mengalahkan Peraturan pemerintah dan seterusnya. Pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang hierarki Peraturan perundang undangan.

Ketiga, lex posteriori derogate legi priori artinya bahwa hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Untuk mempermudah, kita ambil contohnya, apabila dalam dua undang-undang mengatur pokok permasalahan yang sama, maka yang digunakan adalah undang-undang yang terbaru dikeluarkan. Maka dengan itu ada istilah perubahan (amandemen).

Berdasarkan teori diatas, kita akan membedah pasal 3 RUU KUHP  ayat  per ayat. Pasal 3 RUU KUHP berbunyi :

Pasal 3

  • Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

Dalam kalimat peraturan tersebut dituliskan, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang undangan yang baru. Kalimat pertama ini menunjukkan bahwa RUU KUHP melampaui asas retroaktif dan asas legalitas yang digunakan. Contoh : Saya melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 diterbitkan undang-undang yang baru tentang perbuatan tahun 2018 tersebut dan menyatakan bahwa perbuatan saya tahun lalu adalah tindak pidana, maka saya bisa dipidana dengan undang-undang yang baru.

Kemudian dalam narasi selanjutnya, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana. Maksud dari kalimat ini adalah apabila ketentuan hukuman peraturan perundang-undangan yang baru lebih berat, maka dipergunakan peraturan perundang-undangan yang lama. Disinilah letak kegagalan masuknya asas lex posteriori derigat legi priori, bahwa dalam asas ini, peraturan perundang-undangan yang baru mengalahkan yang lama secara mutlak, atau bisa dikatakan menggugurkan ketentuan undang undang yang lebih lama. Akan tetapi, dalam pasal 3 ayat (1) terjadi tarik ulur peraturan yang lama dan yang baru, tergantung beratnya hukuman.

Pasal 3

  • Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
  • Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
  • Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
  • Dalam   hal   putusan   pengadilan   telah   berkekuatan   hukum   tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
  • Pembebasan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  ayat  (5)  tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
  • Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Kekacauan peraturan semakin terlihat dalam pasal 3 ayat (2), (3), (4),(5),(6) dan (7) bahwa sebuah tindak pidana bisa dihentikan dalam proses persidangan oleh sebuah undang undang walaupun undang undang lama (posteriori) menyebutkan perbuatan tersebut adalah pidana. Sebagai contoh tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada UU Tindak Pidana Korupsi yang memasuki proses persidangan, bisa dibatalkan apabila pada saat yang sama dikeluarkan undang-undang yang mengatakan korupsi bukan merupakan sebuah tindak pidana. Bahkan dalam kasus pembunuhan sekaligus ini bisa terjadi. Asas lex posteriori derogat legi priori di politisir untuk melawan asas itu sendiri. Ayat (3) semakin memperkuat ayat (2), bahwa seseorang yang berada dalam proses penahanan dan pemeriksaan bisa dibatalkan dengan mengeluarkan produk hukum yang baru.  

Pada ayat (4) kita juga menemui bahwa RUU KUHP ini berpihak pada pelaku tindak pidana. Apabila suatu perbuatan sudah diputuskan bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), akan dengan mudah dibebaskan seolah-olah tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum (tindak pidana) dengan diterbitkannya suatu undang-undang baru, bahkan pada ayat (5) RUU KUHP pelaksanaan putusan pidana dihapuskan, apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru.  

Pasal 3 RUU KUHP diatas, mengcongkeli proses hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, pembuktian, sampai pada putusan pengadilan hanya melalui suatu produk hukum yang akan diterbitkan. Dalam ayat (3), proses yang di kebiri yaitu pada tahap awal pemeriksaan, sampai penahanan. Ayat (4) dan (5) membredel proses akhir sebuah persidangan yaitu sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis berasumsi bahwa pemberlakuan undang-undang ini tidak sesuai norma hukum, tidak sesuai asas hukum. Apabila RUU KUHP ini di sahkan dan di undangkan, maka lembaga eksekutif dalam hal ini pengadilan tidak lagi memiliki hak untuk memutuskan suatu tindakan secara independen. Dengan dasar hukum ini, lembaga legislatif berpotensi menyalahgunakan wewenang (membuat undang-undang), untuk menghapuskan suatu tindakan pidana dan mengebiri lembaga peradilan di Indonesia. Sistem peradilan tidak lagi berada pada lembaga eksekutif, melainkan di bawah wewenang legislatif.

Pemberlakuan RUU KUHP ini bisa jadi sejalan dengan Revisi UU KPK, Revisi Undang Undang Pertanahan dan Undang-undang yang lain, dalam hal menyelamatkan para koruptor yang berada dalam tahanan, pemeriksaan, putusan dan yang sudah di penjara. Bahkan akan menyelamatkan kelompok penguasa yang sebentar lagi akan meninggalkan kursi-kursi mewahnya di parlemen.

Dalam buku anak semua bangsa karya Pramoedya Ananta Toer, kita akan melihat drama perbedaan kasta hukum antara kolonial, timur asing, dan pribumi pada abad 18. Namun pada abad ini, kita akan melihat bagaimana itu terjadi. Drama kelas hukum antara kaum penguasa dengan masyarakat sipil.

Sudah lama aku dengar dan aku baca ada suatu negeri di mana semua orang sama di depan hukum, tidak seperti di Hindia (Indonesia sekarang) ini”.-Pramoedya Ananta Toer-

Penulis : Sultan Hermanto Sihombing

2 thoughts on “Mengebiri Hukum Sendiri

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun

%d blogger menyukai ini: