• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
Pancasila Ramah, Bukan Marah

Pancasila Ramah, Bukan Marah

Negara terbuka dan humanis. Hal ini menjadi citra Indonesia di mata dunia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara ramah dan terbuka terhadap segala jenis kelompok, suku, etnis, dan antar golongan.

Akan tetapi apakah Indonesia akan berubah menjadi negara marah? Perlu diantisipasi bahwa apabila Pancasila ditafsirkan sebagai bentuk ideologi tertutup, maka kemungkinan yang terjadi adalah ultranasionalisme, akan terbentuk suatu pola pengelompokan yaitu kelompok Pancasila dan kelompok anti Pancasila. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa setiap kelompok yang kritis ditafsirkan sebagai kelompok anti Pancasila.

Bilamana kita tinjau dari cikal bakal dibentuknya Pancasila, akan ditemukan telaahan cikal bakal Pancasila itu sendiri berasal dari pemikiran pemikiran dan pelajaran pelajaran tokoh Indonesia yang dekat dengan pemikiran pendidikan Europa dan barat. Dalam sejarah kita mengenal beberapa tokoh yang secara bersama sama melakukan rapat Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI). Soekarno pernah mengatakan “JAS MERAH (Jangan sekali kali melupakan sejarah) maka, kita akan mengulas kembali bahwa tentang sejarah pembentukan BPUPKI yang dimulai pada tanggal 7 September 1944 pada saat negara Indonesia diduduki oleh Dai Nippon, Jepang. Pendudukan Jepang terhadap Indonesia menjanjikan sebuah kemerdekaan. Dengan alasan tersebut, tanggal 1 Juni 1945 mengumumkan pembentukan Dokutitsu Junbi Coosakai atau yang kita kenal BPUPKI.

Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang yang diantaranya 7 orang berasal dari negara Jepang, 4 orang berasal dari cina dan arab, serta sisanya dari Indonesia yang diketuai oleh K.R.T Radjiman Wedyodiningrat. [1]

Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 para tokoh Indonesia mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang cikal bakal Dasar Negara Indonesia.  Dalam pidatonya M.Yamin menyatakan setidaknya ada beberapa usulan mengenai dasar negara Indonesia, seperti :

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri keTuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

Begitupun dengan Soepomo pada tanggal yang sama yaitu 29 Mei 1945 mengucapkan gagasannya tentang Dasar Negara Indonesia yang setidaknya memuat

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan Lahir dan Batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan Rakyat

Setelah menyampaikan pemaparannya tentang dasar Negara Indonesia, pada tanggal 31 Mei 1945 kemudian Soepomo menjelaskan kembali 3 Teori Negara sebagai berikut :

  1. Negara individualistik, atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan H.J Laski.
  2. Negara Golongan (Class Theory) yang diajarkan oleh Marx, Engels dan Lennin.
  3. Negara Integralistik, yaitu negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri diatas semua kepentingan yang dikutip dari teori Spinoza, Adam Muller, dan Hegel)

Dalam pidatonya Soepomo memilih menerapkan Negara Integralistik yang disebut sebagai negara Persatuan, yang kita bersama tahu menjadi sila ke-Tiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga mengemukakan dasar negara yang dianggap cocok dengan jati diri bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila yang ide dan gagasannya mengatakan bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah philosophishe gronslag (filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam dalamnya yang diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka). Dasar yang diusulkan adalah

  1. Kebangsaan atau Nasionalisme;
  2. Kemanusiaan (internasionalisme)
  3. Musyawarah, Mufakat, dan perwakilan
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Menurut Ir. Soekarno, jika Pancasila tidak disetujui maka dapat juga diperas menjadi Trisila yang isinya adalah Sosio nasionalisme, Sosio Demokratis, dan keTuhanan, yang apabila tidak diterima bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Proses sidang BPUPKI kedua ini juga ditetapkan sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merumuskan kemerdekaan Indonesia.

Secara singkat pada proses pembentukan pemikiran dasar Negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila setidaknya memiliki proses-proses yang berubah ubah mulai dari Piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 yang isinya adalah

  1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban melaksanakan Syari’at islam bagi pemluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan ber-Adab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun berdasarkan dialog dan keberatan beberapa pihak pada sila pertama piagam Jakarta, serta untuk menjawab keberadaan masyarakat dari golongan non Islam maka diubah sebagaimana Pancasila sekarang. Proses tersebut terjadi tanpa kekerasan dengan pendekatan dialogis. Pancasila yang digunakan sampai saat ini yaitu :

  1. Ke-Tuhanan yang Mahaesa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara dibentuk dengan dialog tanpa kekerasan, dengan cara cara intelektual dan menghadirkan pemikiran-pemikiran serta teori teori negara dari negara europa dan barat. Sehingga menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan milik semua golongan. Dan tugas utamanya yaitu mencermati, mengamati dan menetralisir ideologi yang masuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan memberangus, mengelompokkan bahkan bukan mendiskriminasi kelompok yang berbeda.

Pada 30 September 1965 kita sudah mengetahui sejarah bagaimana pembantaikan kelompok komunis yang dilakukan negara dengan cara propaganda Pancasila melawan Komunisme. Alhasil terjadi pertumpahan darah berjuta rakyat Indonesia, baik dari Partai Komunis Indonesia maupun dari kelompok masyarakat non-komunis .Hal tersebut terjadi karena pendekatan Pancasila yang digunakan adalah pendekatan militeristik. Kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah tahun 2019 – 2024 akan juga terjadi kekejaman yang sama?

Ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi tertutup dan dengan pendekatan militeristik, maka tidak menutup kemungkinan pembantaian akan terjadi lagi. Konflik horizontal masyarakat. Kalau dulu komunis, hari ini adalah kelompok yang dinarasikan anti-Pancasila. Yang di dalam kelompok tersebut, termasuk HTI, FPI, kelompok kritis dan yang disebut pemerintah hari ini radikalisme, bahkan komunisme pun masih  disebut sebagai kelompok anti Pancasil, padahal sudah tidak tahu dimana rimbanya.

Kesadaran kita sebagai rakyat dan bangsa yang cinta Pancasila adalah memahami bahwa Pancasila adalah ideologi yang dibentuk dengan dialog, terbuka dan harus dijalankan dengan dialog pula. Pendekatan militer dalam membumikan Pancasila merupakan pendekatan yang akan membelah bangsa dan menimbulkan konflik horizontal dengan narasi masyarakat Pancasila dan masyarakat anti Pancasila. Kondisi terburuk ketika pendekatan militer yang dilakukan adalah terbentuknya suatu paham ultranasionalisme di dalam tubuh Pancasila (Pancasila menjadi radikal). Padahal Pancasila menjadi payung dari semua kelompok yang bergelayutan dalam Republik Indonesia, baik itu Islam, Hindu, Budha, KongHucu, Kristen, Katolik, Penghayat serta kepercayaan lokal lainnya. Dengan pemikiran itu pula bahwa Pancasila harus terbuka dan ramah  bagi segala jenis ideologi yang muncul, baik itu marxisme. Leninisme, Kapitalisme, Agamis yang dimana payungnya tetap Pancasila. Pancasila hanya perlu melakukan filterisasi dan dialog dalam menerima ataupun menolak ideologi ideologi tersebut. Memerangi kekuatan ideologi dengan kekuatan militer akan mengakibatkan perlawanan yang dahsyat dari kalangan masyarakat yang berpandangan bahwa Pancasila adalah rumah bersama.

Menjalankan Pancasila dengan totaliter akan mengakibatkan perpecahan bangsa, mengarah pada pengulangan sejarah September 1965. Pancasila ideologi ramah bukan ideologi marah. Sampai saat ini hanya ada 2 orang tokoh sekaligus pernah menjabat sebagai Presiden yang penuh dengan refleksi bisa mengambil hikmah dari Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Presiden pertama sekaligus Founding Father Republik Indonesia Ir. Soekarno, dan Presiden ke empat Republik Indonesia Abdurahman Wahid (Gus-dur) yang secara sadar menyelesaikan konflik melalui dialog, bukan pendekatan militeristik.


[1] Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara, Arina Miftahul Janah, Universitas Negeri Semarang, Jurnal, 2017

Penulis : Sultan Hermanto Sihombing

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun