• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
Rapuhnya Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Berdasarkan Pasal 2 RUU-KUHP

Rapuhnya Sistem Hukum Civil Law di Indonesia Berdasarkan Pasal 2 RUU-KUHP

Indonesia merupakan negara hukum. Hal itulah yang menjadi dasar  hakim, aparat hukum dalam membuat suatu keputusan hukum dan dasar bagi  masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan. Pernyataan yang tertulis secara jelas dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 1

(1)  Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik

(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.[1]

  Pasal tersebut, menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum positif. Karena peraturan tertinggi negara Indonesia adalah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

            Sepanjang pengetahuan penulis, ada dua sistem hukum yang mendominasi di dunia hukum. Yang pertama, Sistem hukum common law sistem, dan yang kedua adalah civil law sistem. Sistem common law digunakan dibeberapa belahan dunia seperti inggris, amerika dan prancis. Sistem common law meupakan sebuah sistem yang mempercayai bahwa sumber hukum tertinggi adalah keputusan hakim (Yurisprudensi) dan mempercayai bahwa sistem hukum yang berkembang di masyarakat masih relevan dijadikan sebagai rujukan keputusan hakim, dengan menerapakan sistem Juri.

Menurut Friedman bahwa common law sistem dibentuk dari dua unsur yaitu :

  1. Hukum yang diciptakan karena kebutuhan wilayah penerapannya
  2. Hukum yang didasarkan dari agama dan ideology yang dianut dalam negara tersebut.

Sedangkan berbicara tentang civil law sistem, terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Didalam civil law sistem dapat dikemukakan karakteristiknya sebagai berikut :

  1. Adanya sistem kodifikasi hukum
  2. Hakim tidak terikat pada preseden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama.  
  3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial[2]

Kedua sistem hukum tersebut menjadi patron dalam merumuskan suatu penemuan hukum sebuah sistem peradilan dalam bernegara. Apabila mengacu pada sistem hukum common law, maka Indonesia harus melakukan dua prinsip, yang pertama, menciptakan hukum berdasarkan kebutuhan wilayahnya dengan infentarisasi kebutuhan masyarakat adat dan menerapkan sistem juri (masyarakat adat) secara bersamaan untuk menjadi rujukan hakim dalam mengambil suatu keputusan hukum. Serta yurisprudensi sebagai sumber hukum utamanya. Yang kedua, hukum yang dianut berdasarkan idelogi dan agama yang dianut oleh Indonesia.  Berbeda dengan sistem hukum civil law yang berpatron pada Undang Undang sebagai sumber hukum utama, maka keputusan hakim tidak bisa dipengaruhi (intervensi) oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Keputusan hukum yang utama adalah undang undang yang berlaku. Penerapan sistem hukum civil law sangat kental dengan sebuah asas ­Nullum delictum Noela poena sine pravea legi poenali (tidak ada seorangpun yang bisa dihukum apabila tidak ada Undang undang yang mengatur).

Asas tersebut disebut sebagai asas legalitas. Dan tertuang pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pasal 1

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.[3]

Asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) tersebut menguatkan bahwa sumber hukum utama dalam hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, peraturan yang menjadi dasar hukum bahwa Indonesia menganut sistem civil law sistem adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana undang undang 12 tahun 2011 mengenal proses delegasi dari Undang-Undang yang lebih tinggi kepada undang undang yang lebih rendah, mengenal sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Syarat kodifikasi yang diatur sebagai syarat sistem hukum civil law juga sudah diberlakukan dalam beberapa undang undang di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van srafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Waetbook), dan Undang-Undang Hukum Dagang.

Mengacu pada syarat dari sistem hukum diatas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law. Dengan dasar hukum UUD NRI pasal 1 ayat (3), UU No. 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, asas legalitas dan syarat sistem hukum diatas, maka perlu di soroti terkait pembuatan Rancangan Undang-Undang KUHP yang di dalam pasalnya bertentangan satu sama lain. Pembahasan terkait pasal Rancangan Undang-Undang KUHP dalam tulisan ini hanya membahas terkait pasal 1 ayat (1) sebagai asas legalitas dan Pasal 2 yang saling bertentangan. Pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

  • Tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pasal 2

  • Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.
  • Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas asas umum yang diakui masyarakat beradab.

Pertentangan yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) dengan pasal 2 Rancangan KUHP menjadi dasar bagi sebuah masa depan keputusan hukum yang tidak memiliki kepastian hukum. Dalam pasal 1 ayat (1) menganut asas legalitas seperti KUHP yang saat ini masih berlaku, namun dalam pasal 2 kemudian membantah asas legalitas tersebut melalui sebuah ketidakpastian hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam narasi pasal 2 ayat (1) “bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tidak diatur dalam undang-undang ini”. Secara langsung pasal 2 membantah asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) RUU KUHP.

Beberapa point penting yang akan menjadi dampak pengesahan RUU KUHP apabila menerapkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 secara bersamaan yaitu, yang pertama, bahwa masyarakat dan aparat hukum memiliki posisi yang sejajar dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Kedua, pasal 2 memungkinkan masyarakat melakukan intervensi terhadap aparat hukum dalam mengambil keputusan hukum. Yang ketiga, membuka kemungkinan masyarakat akan mengintervensi status hukum seseorang. Ke-empat, membuka luas kemungkinan hakim tidak bersifat independen dalam mengambil sebuah keputusan hukum/memutuskan suatu perkara pidana. Ke-lima, bahwa akan terjadi pergeseran sistem hukum civil law menjadi sistem hukum common law, sedangkan sistem peradilan Indonesia belum siap dengan pergeseran sistem hukum tersebut melihat perangkatnya belum disiapkan. Ke-enam, penerapan sistem hukum pidana di setiap daerah akan berbeda melihat perbedaan yang hidup di masyarakat berdasarkan suku, agama, dan kelompok, penerapan sistem hukum menjadi tergantung pada keputusan masyarakat, karena menggunakan sistem hukum yang hidup di masyarakat.

Asas yang kemudian menjadi salah satu pedoman dari hukum positif (civil law sistem) adalah asas berlaku surut (retroaktif), yang berarti sebuah tindakan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan hukum, sebelum adanya Undang-undang yang mengatur. Peraturan perundang-undangan berlaku, setelah undang undang tersebut di Undangkan. Pasal 2 RUU KUHP juga melanggar asas retroaktif sebagai salah satu asas dasar dalam hukum positif.

Pertentangan pasal 1 dan pasal 2 RUU KUHP bisa menjadi salah satu penilaian, apakah  RUU KUHP bisa dipaksakan pengesahannya. Kemudian apakah pertentangan isi pasal ini bisa dijadikan sebagai acuan memperoleh kepastian hukum dalam sebuah sistem peradilan. Mengesahkan RUU KUHP terurama pasal 2, merupakan suatu pelanggaran prinsip dan asas hukum sistem civil law, dimana sumber hukum utamanya adalah Undang-Undang.


[1] Undang undang Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1

[2] Dr.Nurul Qamar,S.H.,M.H, Perbandingan hukum dan sistem peradilan Civil Law sistem dan Common Law Sistem’ Hal 40, Ikapi 2010.

[3] Kitab Undang-undang hukum pidana (Waetbook van Straftrecht), pasal 1

(/SHS)

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun