• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
SELAMATKAN POLITIK INDONESIA

SELAMATKAN POLITIK INDONESIA

Oleh : Roberto Duma Buladja

Di era kontemporer, perkembangan politik di Indonesia cenderung dipersempit menjadi perihal menguasai dan dikuasai. Otoritas negara kerap digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi dan kekerasan terhadap warganya. Partai politik lumrah menunjukkan taring saling berebut kuasa, tetapi abai dalam mencerdaskan kehidupan bersama. Begitupun dengan politik identitas, korupsi, suap, nepotisme serta permasalahan kebangsaan lainnya yang terus merongrong kehidupan publik.

Pada tataran masyarakat, praktik saling melukai terus merajalela. Rakyat masih terbuai dan terbelah oleh garis kepentingan elite politik. Amati saja kubu pro-kontra (cebong-kampret) yang terus bertransformasi dalam bentuk-bentuk terbaru. Media sosial seakan memfasilitasi bertebarannya hoax serta lahirnya wajah konflik baru dalam masyarakat.

Pada akhirnya, ruang publik dipenuhi oleh narasi fitnah-memfitnah, tindakan saling meniadakan, serta perang hujatan yang begitu menyeruak bagai gelombang besar yang sewaktu-waktu dapat menelan realitas megah bernama Negara. Ya, ranah kehidupan publik menunjukkan tanda bahaya serius.

Tulisan ini akan membahas beberapa persoalan publik di Indonesia. Sekaligus menyodorkan pemikiran politik otentik ala Hannah Arendt yang sekiranya dapat dijadikan panduan misi mulia memperbaiki wajah politik Indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Negara melalui aparat keamanannya kerap mengatasnamakan kepentingan bersama, tetapi bertindak memaksakan kehendaknya. Hal ini tampak dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam tirto.id (27/08) merilis bahwa terdapat 78 kasus pelanggaran dalam penanganan unjuk rasa sepanjang 2019. Sejumlah kasus itu di antaranya 51 orang tewas dan 44 orang lainnya tewas misterius. Dari 51 korban tewas itu semuanya berasal dari gejolak sosial-politik seperti aksi antirasisme di Wamena dan sekitarnya yang menewaskan 33 orang. Sembilan korban tewas berasal dari aksi 22-23 Mei 2019 di Jakarta. Empat korban tewas berasal dari aksi antirasisme di Jayapura. Tiga orang tewas berasal dari aksi #ReformasiDikorupsi di Jakarta, dan dua orang sisanya dari aksi #ReformasiDikorupsi di Kendari. Dalam kekerasan ini, kepolisian menempati posisi pertama sebagai pelaku terbanyak melakukan pelanggaran hak menyatakan pendapat di muka umum.

Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur sebagaimana dirilis dalam kompas.com (15/01) juga menerangkan terdapat 169 kasus pelanggaran terkait hak fair trial atau berkaitan dengan proses pengadilan yang adil yang terjadi sepanjang 2019. Kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 144 kasus. Lagi dan lagi, oknum kepolisian menduduki “klasemen teratas” melanggar HAM dengan 58 persen pelanggaran fair trial ini. Adapun hak yang dilanggar di antaranya hak untuk tidak ditangkap sewenang-wenang sebanyak 88 kasus, dan hak untuk bebas dari penyiksaan 56 kasus. Kemudian hak untuk berkedudukan sama dan hak peradilan yang objektif dan tidak berpihak sebanyak 36 kasus. Angka tertinggi masih berkaitan dengan aksi massa yang terjadi sepanjang 2019.

Kenyataannya, negara masih mengandalkan pendekatan militeristik dalam menangani berbagai gejolak sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat. Tidak sedikit kekejaman demi kekejaman yang dipertontonkan oleh aparat negara tanpa rasa bersalah sedikitpun. Pada akhirnya, raga dan nyawa manusia menjadi barang yang gampang dirampas dan diakhiri begitu saja. Barangkali sudah menjadi catatan kelam bagi Negara yang katanya menunjung tinggi hukum dan HAM, tetapi menunjang ketidakktuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Baca juga : Mental Feodal dan Sopan Santun Omong Kosong

Komitmen Negara untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu menjadi tanda tanya penting bagi arah dan masa depan penegakan hukum di Indonesia. Narasi tegaknya hukum serta terselesaikannya berbagai kasus HAM bagaikan bermimpi di siang bolong. Memperjuangkannya sama dengan gagal dan sia-sia. Dengan demikian pantaskah Negara menyalahkan rakyatnya yang mengambil sikap apatis dan pesimis terhadap ajakan pemimpinnya. Bukankah narasi manis itu lazim digembar-gemborkan oleh para calon pemimpin dalam mewarnai panggung-panggung kampanye lima tahunan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus dipertanyakan, namun enggan terjawab hingga kini.

Masalah Partai Politik

Partai politik (Parpol) masih menjadi motor penggerak utama kepentingan elit politik. Celakanya, setiap menyongsong momen pemilihan umum (Pemilu), Parpol dan elite politik rajin memoles dirinya sebagai hamba yang mengais rejeki (suara), tetapi menjadikan dirinya raja saat terpilih nanti. Berani unjuk gigi dalam upaya meraup suara, tetapi menghilang tanpa jejak saat momennya selesai. Ibarat sapi perah yang terus diberi makan untuk kepentingan waktu-waktu tertentu. Begitulah rakyat yang jiwanya dibiarkan kurus terpapar janji. Ranah politik praktis masih memberi panggung pemenangan bagi para elit politik, sedangkan rakyat terus berada dalam posisi kalah berulang-ulang. Demikianlah peta kekuatan kalah-menang yang lazim dibaca dalam perhelatan kontestasi politik di Indonesia.

Partai politik masih lemah dalam memainkan fungsi politiknya. Hasil penelitian Ristyawati (2019) menunjukkan ada tiga problem utama Parpol di Indonesia. Pertama, ideologi Parpol yang semakin melemah. Kriterinya dapat diketahui melalui kesenjangan antara ideologi Parpol yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan perilaku elit politik ketika menghadapi Pemilu. Kedua, sistem rekruitmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas. Parpol cenderung merekrut figur publik lain dibandingkan kader partainya sendiri yang telah melalui proses kaderisasi panjang dalam Parpol. Ketiga, krisis pengumpulan dana (fundrising) oleh Parpol. Ketergantungan dana Parpol yang berasal dari Negara (pemerintah) turut mengubah watak Parpol. Semakin Parpol merapat ke pihak pemerintah, justru Parpol tersebut kian menjauh dari sikap kritisnya mengawal terciptanya konsolidasi demokrasi.

Lemahnya fungsi Parpol dalam mengawal proses Pemilu yang bersih dan demokratis juga dikemukakan oleh Ed Aspinal dan Ward Berenchot (lihat Wijayanto dan Nursahid, 2019) bahwa dari masa ke masa, Pemilu di era Reformasi semakin mahal. Baik dari level lokal hingga nasional, di mana pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Biaya pemilu yang tinggi ini berdampak pada maraknya praktik korupsi di berbagai level lembaga negara. Para calon terpilih memiliki ruang kepentingan besar untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan. Realitas tersebut semakin memperkuat adanya relasi perselingkuhan ketat antara tingkah politikus dan uang yang niscaya untuk diceraikan.

Baca juga : Terjadinya Diskriminasi Karena Hukum

Beragam Problem dan Implikasinya

Tentu, masih banyak lagi permasalahan di ruang publik yang dapat diidentifikasi akar penyebabnya. Dinasti politik serta politik dinasti yang sarat dengan kepentingan kelompok tertentu masih saja dipelihara dan dipertahankan dalam negara demokrasi ini. Gaya politik macam ini mencerminkan penguasaan akses dan sumber daya kekuasaan yang hanya dinikmati oleh keluarga dan kerabat dekatnya.

Begitupun dengan politik identitas, narasi mayoritas-minoritas, serta gaya politik sektarian lainnya yang masih tumbuh subur dalam benak masyarakat. Belum lagi hoax yang terus beranak-pinak memenuhi kanal-kanal media sosial. Produktifitas hoax lahir dari rahim kecanggihan informasi dan teknologi yang dapat dirasakan dampaknya hari ini. Hasilnya, rakyat berada dalam kondisi keterbelahan yang meruncing tajam akibat terpapar isu-isu kebencian dan polarisasi politik yang begitu kuat. Anarkisme, radikalisme, serta konflik sosial mendapatkan bentuknya yang baru dan kian destruktif.

Implikasinya, politik dilabeli sebagai arena penuh intrik. Saling menguasai dan mengendalikan sumber daya. Beriringan dengan itu, lahirlah pernyataan-pernyataan baru yang justru menambah deretan anggapan klasik bahwa politik itu busuk, kotor, haram, dan layak distigmakan negatif. Agar tak jauh tersesat dalam anggapan keliru itu, mari kita telusuri gagasan brilian Hannah Arendt seputar politik otentik.


Politik Otentik, Misi Penyelamatan

Hannah Arendt adalah seorang pemikir ulung yang telah menorehkan berbagai karya masyhur bagi peradaban politik dunia. Tidak hanya politik, buah pikir briliannya turut menyumbang besar pada dinamika perkembangan filsafat, sosiologi, sejarah, dan bidang ilmu lainnya. Gagasan unik Arendt tidak berangkat dari praktik politik kekuasaan sebagaimana sudut pandang mainstream para pakar politik lainnya. Ia bertolak dari sudut ideal politik yang diramu oleh pengembaraan imajinatifnya yang sangat mendalam.

Banyak frasa seputar politik otentik yang lahir dari pemikiran filsuf perempuan ternama ini. Agus Sudibyo (2012) dengan detail memetakan pemikiran politik otentik Hannah Arendt. Politik otentik pada hakikatnya bertujuan untuk membebaskan individu bertindak aktif dan kreatif tanpa koersif (paksaan). Menjamin kehidupan pluralitas dan solidaritas masyarakat tanpa kekerasan. Menanggalkan kepentingan privat dan mengutamakan kepentingan publik. Semua bentuk dominasi, hegemoni sumber daya, pemaksaan dan kekerasan, serta perlakuan diskriminasi dan ketidaksetaraan merupakan tindakan apolitik atau politik tak beradab.

Sederhananya, politik otentik menstimulus warga negara untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dan bergairah tanpa paksaan. Ruang publik diisi oleh setiap orang yang memberi dirinya untuk berpartisipasi dan mengaktualisasikan karyanya bagi kepentingan umum. Tidak ada intervensi dan tindakan kekerasan aparat birokrasi Negara, kampus, serta tradisi kelembagaan lainnya yang menghambat seseorang untuk berbicara, berpikir, dan bertindak. Dalam Ruang publik nir kekerasan itulah manusia-manusia membangun diskursif konstruktif bagi penataan cita-cita hidup bersama. Pada titik inilah, politik otentik ala Hannah Arendt mendapatkan kekhasannya dengan para pemikir politik lainnya.

Baca juga : Memperdagangkan Ruang Privat

Mengkontekskan konsep politik adab ala Arendt akan membantu kita menemukan gap dan kesenjangan dalam kehidupan politik di Indonesia. Negara harusnya tidak bertindak koersif dalam mengatur kehidupan warganya. Sebab, kekuasaan politik tidak akan mendapatkan ruang hidupnya dengan todongan bedil dan cara-cara militeristik lainnya. Pelanggaran HAM yang tak terusut tuntas membentuk embrio buruk bagi nasib masa depan sebuah Negara. Pendekatan politik melalui jalan kekerasan oleh aparat Negara malah semakin menumpukkan kitab dosa sejarah bangsa yang kian tertimbun tinggi.

Begitupun dengan pragmatisme Parpol yang cenderung takluk pada kekuasaan dan uang. Dengan sendirinya, demokrasi sebagai bentuk penjelamaan ruang publik terciderai oleh intrik yang sarat oleh kepentingan kelompok tertentu. Ruang bersama dikotori oleh nafsu dan kerakusan para aktor politik yang tak tuntas dengan dirinya sendiri, tetapi memaksa masuk di dalamnya. Pada akhirnya ruang publik politik dikerdilkan sebagai arena pertarungan dan perebutan sumber daya yang terus-menerus dikuras habis.

Baca juga : Tulisan Roberto Lainnya

Hal serupa berlaku juga bagi permasalahan kebangsaan lainnya. Praktik dinasti politik, gaya politik identitas, narasi primordial mayoritas-minoritas berdalih etnik dan agama, hoax serta permasalahan kebangsaan lainnya yang berpotensi menghancurkan masa depan Indonesia.

Dalam kerangka pikir Arendt, aktor politik harusnya mengkondisikan ruang privatnya (ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya) sematang mungkin. Agar ketika masuk ke ruang publik ia tidak memperlakukan orang lain seperti halnya di ruang privat. Ruang politik menjadi tindak adab bagi manusia-manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, orientasi dan konsentrasinya tertuju pada kepentingan bersama.

Lantas, pertanyaan yang patut digiring pada bagian akhir ini adalah apakah gagasan politik otentik Arendt relevan dan dapat terkondisikan di Indonesia? Jawabannya terletak pada diri tiap orang yang merasa gelisah, sadar, dan terpanggil untuk melakukan misi penyelamatan mulia ini. Mari selamatkan Indonesia !

Referensi
Agus, Sudibyo. 2012. Politik Otentik: Manusia dan Kebebasan Dalam Pemikiran Hannah Arendt. Marjin Kiri: Tangerang Selatan
Ristyawati, Aprista. 2019. Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi. Administrative Law and Governance Journal. Volume 2 Issue 4. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Wijayanto dan Fajar Nursahid. 2019.
Opini dalam detiknews: Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari ini. Lihat https://m.detik.com/news/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini.
Diakses pada 1 Juni 2020.
https://tirto.id/ylbhi-sepanjang-2019-44-orang-tewas-misterius-saat-demonstrasi-eksR.
Diakses pada 1 Juni 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2019/10/27/16313211/ylbhi-6128-orang-jadi-korban-pelanggaran-kebebasan-berpendapat.
Diakses pada 1 Juni 2020

3 thoughts on “SELAMATKAN POLITIK INDONESIA

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun

%d blogger menyukai ini: