• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
SYARAT KELAYAKAN PEMIMPIN DAERAH

SYARAT KELAYAKAN PEMIMPIN DAERAH

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat dinantikan beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Pergantian kepala daerah serentak akan terjadi di 270 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta Walikota dan wakil walikota untuk Kota yang baru akan mengisi ruangan-ruangan kekuasaan kabupaten/kota tersebut. Sejauh adanya peraturan pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan beberapa kali perubahan undang-undang mulai dari yang pertama, Undang-undang no. 1 tahun 2014, kemudian yang kedua diganti melalui Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 tahun 2015, selanjutnya ketiga pada perubahan kedua menjadi Undang-undang no. 10 tahun 2016 masih banyak yang perlu diperhatikan terkait persyaratan pemilihan kepada daerah. Persyaratan pemilihan kepala daerah dalam undang-undang 10 tahun 2016 pasal 7 yaitu :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, cita cita proklamasi 17 agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  4. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan wakil walikota;
  5. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  6. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana ;
  7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  11. Tidak dinyatakan sedang pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  13. Belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, calon wakil gubernur, calon Bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota;
  14. Belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau Bupati/Walikota untuk wakil bupati/wakil walikota pada daerah yang sama;
  15. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  16. Tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, dan pejabat walikota;
  17. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
  18. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;
  19. Berhenti dari jabatan Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Kesembilan belas syarat tersebut yang akan menjadi kualifikasi yang harus diperhatikan oleh bakal calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 di Indonesia.

Kendati demikian, ada satu persyaratan yang menjadi perhatian, yakni mengenai syarat nomor 3 (tiga), bahwa calon kepala daerah minimal menempuh pendidikan sekolah menengah tindak lanjut atau sederajat. Persyaratan tersebut menjadi luput dari perhatian publik karena banyaknya persyaratan lain, sehingga persyaratan tersebut tidak menjadi terlalu penting. Pada dunia pekerjaan, perusahaan mengejar pekerja yang merupakan lulusan-lulusan diploma atau strata satu untuk bekerja, tetapi disisi lain calon pemimpin daerah hanya dipersyaratkan lulusan sekolah menengah tingkat lanjut atau sederajat. Menjadi sebuah kontradiksi antara dunia pekerjaan dan dunia politik. Seyogyanya sebagai pemimpin, calon kepala daerah harus memiliki kelayakan akademis diatas rata-rata, pengetahuan luas tentang pendidikan, memiliki integritas, dan jiwa pengabdian kuat serta mengenal kebutuhan masyarakatnya sendiri.

(/SHS)

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun