• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur
Opini
TERJADINYA DISKRIMINASI KARENA HUKUM

TERJADINYA DISKRIMINASI KARENA HUKUM

Diskiriminasi tidak datang sendirinya dalam diri manusia. Diskriminasi hadir karena polarisasi yang dibentuk dari sebuah sistem politik kekuasaan, hukum melalui media massa, media elektronik bahkan media sosial yang sering dipertontonkan di ruang publik. Seperti halnya dengan merk dalam sebuah produk, semakin terkenal produk tersebut, maka akan semakin banyak penggunanya. Diskriminasi/ pengasingan merupakan sebuah sanksi sosial yang dekenakan kepada orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dalam sebuah lingkungan adat, masyarakat, bahkan negara sekalipun.

Dalam sebuah konsepsi bernegara, temuan mengenai diskriminasi hukum masih sering terjadi. Baik dari keputusan-keputusan yang memihak pada satu kelompok atau satu individu. Indonesia sebagai contoh. Indonesia dalam konstitusinya yaitu Undang undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 1 ayat (3) jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan ini, Indonesia harus menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dalam pelaksanaan supremasi hukumnya.      

 Dalam prinsip negara hukum (rechtstaat) setidaknya ada 5 prinsip dasar. Menurut arief Sidharta yaitu :

  1. Human dignity/pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia.
  2. Berlakunya asas kepastian hukum.
  3. Asas persamaan di depan hukum/ equality before law
  4. Asas demokrasi
  5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanah rakyat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan.

Prinsip dasar negara hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan tentang pemberlakuan prinsip dasar hukum sudah berjalan dengan baik atau belum di Indonesia. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berakar dari penghormatan atas martabat manusia secara hukum, sudah diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun dalam praktek yang terjadi, masih belum sepenuhnya terjadi.

Dalam praktek yang terjadi pada dunia hukum Indonesia belakangan, seperti kasus hukum bagi mahasiswa papua di Kota Surabaya. Pendekatan penyelesaian yang dilakukan tidak sepenuhnya terbuka dan masih melakukan penyelesaian secara politik. Dalam kasus tersebut, pemerintah sebagai pelaksana hukum cenderung tidak melakukan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap mahasiswa Papua. Penangkapan yang dilakukan cenderung represif, dan tidak memperlihatkan aspek penghormatan dan perlindungan. (sumber: detik news,okezone). Hal tersebut merupakan salah satu contoh ketimpangan asas hukum.

Kemudian, berbicara asas equality before law yang artinya asas permasaan di depan hukum yang masih terbatas dan belum sesuai pada pemberlakuannya. Sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, pemberlakuan hukum masih tebang pilih dan tidak menggunakan asas persamaan di depan hukum tersebut. Berkaca dari kasus yang populer belakangan ini. Keputusan Pengadilan Nomor : 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tahun 2017 tentang Penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama, Putusan Ibu Meiliana dengan Putusan PT Nomor :784/Pid/2018/PT MDN, merupakan salah satu tindakan diskriminasi hukum, sementara disisi yang lain Ust. Abdul somad yang secara terang terangan melakukan tindakan penghinaan agama dan simbol agama tidak diproses secara objektif dengan mekanisme hukum walaupun sudah dilaporkan. Hal tersebut merupakan cerminan dunia hukum yang sedang dijalankan di Indonesia. Selain itu, kasus penutupan gereja sepanjang tercatat selama 5 tahun terakhir sebanyak 32 gereja, dan penutupan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh masyarakat sekitar gereja tersebut. Terlihat bahwa hukum yang sedang berjalan di Indonesia cenderung memihak kelompok tertentu. (baca tirto.id :ada 32 gereja ditutup selama 5 tahun :Jokowi kemana?). Para pelaku penutupan gereja tersebut tidak dihukum dengan mekanisme hukum yang sesuai dengan asas hukum equality before law.

Pada sudut pandang yang lain, para regulator masih cenderung mengeluarkan peraturan Perundang-undangan yang berpihak pada kelompok tertentu. Seperti contoh UU Perkawinan yang pemberlakuannya hanya bagi kelompok islam, Pengadilan Negeri Agama hanya untuk kelompok Islam, Undang-undang Pesantren yang mengatur tentang pesantren tetapi diselipkan peraturan tentang sekolah minggu. Diskriminasi sudah terjadi sejak dalam proses pembentukan regulasi, sehingga sulit untuk membuat produk hukum yang seimbang (equal). Suatu kesimpulan yang bisa ditarik bahwa Indonesia sebagai negara hukum belum mampu menerapkan prinsip dasar negara hukum versi arief sidharta. Terutama prinsip equality before law.

Penulis : Sultan Hermanto Sihombing

2 thoughts on “TERJADINYA DISKRIMINASI KARENA HUKUM

Tinggalkan Balasan, Mari Saling Membangun

%d blogger menyukai ini: